Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyoroti krisis iklim yang melanda Indonesia. Masalah krisis iklim ini dibahas Anies dalam tulisannya berjudul “Indonesia Darurat Krisis Iklim” yang dimuat di portal berita online, Media Indonesia.
Dalam tulisan ini, Anies membeberkan beberapa fakta perihal permasalahan krisis iklim di Indonesia. Apa saja? Berikut adalah ulasan lengakapnya.
1. Banyak Pulau Tercancam Tenggelam
Menurut Anies, tidak hanya wilayah pesisir Demak saja yang yang nyaris tenggelam. Namun juga pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau hingga selatan Pulau Kalimantan. Berdasarkan catatannya, lebih dari 80 pulau terdepan juga terancam hal yang sama akibat kenaikan air laut yang disebabkan kerusakan iklim.
2. Mengancam Kedaulatan Negara
Anies menilai tenggelamnya pulau-pulau bukan sekedar perubahan iklim, melainkan sudah menjadi krisis iklim. Diperlukan usaha untuk mengatasi masalah ini karena dapat mengancam konsep kedaulatan negara Republik Indonesia.
Menurut Anies, negara harus hadir untuk mengatasi masalah ini meski berada di pulau kecil dan terpencil sekalipun. Anies menilai, Republik Indonesia didiriakan untuk seluruh warganya tanpa terkecuali.
3. Warga Peisisir Demak Kesulitan Mendapat Air Bersih
Menurut Anies, krisis iklim sudah terpampang nyata terjadi di wilayah Indonesia, salah satunya pesisir Demak. Berkat kegiatan tirakat selama bulan suci ramadan, Anies dapat mendengar keluh kesah masyarakat bawah secara langsung.
Ada beragam masalah yang dirasakan warga pesisir Demak. Setiap hari menghadapi abrasi laut, efeknya warga kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan ada yang menjual tanahnya dengan harga murah karena sudah putus asa dengan keadaan yang terjadi.
4. Pemerintah Belum Serius Menangani Krisis Iklim
Anies Baswedan mengakui, pemerintah telah mebuat komitmen dalam penyelesaian krisis iklim bahkan dengan target tinggi. Namun realisasinya belum setinggi yang diharapkan.
Berdasarkan Environmental Performance Index (EPI) Indonesia berada diposisi 164 dari 180 negara. Tidak hanya performanya yang rendah, Anies menilai pemerintah belum sungguh-sungguh dalam mengatasi masalah ini.
5. Kebijakan Tidak Sejalan dengan Upaya Mengatasi Kiris Iklim
Menurut Anies, dibutuhkan keberpihakan dalam penyelesaian masalah krisis iklim. Anies juga mengkritisi kebijakan subsidi mobil listrik pribadi, ia menilai ini tidak tepat sasaran.
Ketimbang mensubsidi kendaraan pribadi, Anies lebih pilih mendorong subsidi untuk tranportasi umum kendaraan listrik. Sebab transportasi umum dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat tak terkecuali.
Selain itu, Anies juga mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kembali mengizinkan ekspor pasir laut ke luar negeri. Menurut Anies, kebijakan ini bekebalikan dengan komitmen pemerintah terhadap penyelesaian krisis iklim.
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan yang mulai berlaku sejak 15 Mei 2023 ini, salah satunya mengatur pemanfaatan pasir laut untuk ekspor.
